Bupati Pati dikecam atas kasus penyitaan donasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati. Donasi yang dikumpulkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai bentuk dukungan untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250% itu disita secara tiba-tiba.
Tindakan ini membuat warga dan pendukung aksi geram, hingga menuntut agar barang donasi segera dikembalikan dan mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Insiden ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut hak warga untuk menyampaikan aspirasi dan menggalang dukungan secara damai.
Penyitaan Donasi dan Reaksi Warga
Pada awal Agustus 2025, petugas Satpol PP melakukan penyitaan donasi berupa ratusan dus air mineral dan barang bantuan lainnya yang dikumpulkan untuk demonstrasi. Donasi tersebut kemudian dipindahkan ke kantor Satpol PP, memicu kemarahan warga yang mengepung kantor tersebut menuntut pengembalian barang.
Kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut tindakan penyitaan ini sebagai pelanggaran hukum karena tidak disertai surat resmi atau prosedur yang jelas. Sementara itu, warga menganggap penyitaan sebagai upaya pembungkaman aspirasi.
Bupati Pati Dikecam Karena Sikap dan Pernyataan
Selain tindakan Satpol PP, Bupati Pati juga mendapatkan kecaman atas beberapa pernyataannya yang dianggap provokatif dan kurang empati terhadap warga. Pernyataan seperti “50 ribu silakan” saat membahas kenaikan PBB-P2 menjadi viral dan menimbulkan kemarahan publik.
Bupati kemudian mengeluarkan klarifikasi dan permintaan maaf. Menegaskan bahwa penyitaan donasi bukan untuk merampas bantuan warga, melainkan untuk menjaga ketertiban selama persiapan acara resmi Kabupaten. Namun, permintaan maaf ini belum cukup meredam kemarahan masyarakat.
Dampak Politik dan Sosial
Kejadian ini menimbulkan gelombang protes yang lebih besar di Pati, dengan tuntutan agar pemerintah daerah lebih transparan dan peka terhadap aspirasi rakyat. Beberapa kelompok masyarakat juga menyerukan evaluasi kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dianggap memberatkan masyarakat kecil.
Sebagai dampak langsung, Plt Kasatpol PP Kabupaten Pati diganti sebagai bentuk respons pemerintah atas kontroversi yang terjadi.
Kesimpulan
Kasus penyitaan donasi oleh Satpol PP membuat Bupati Pati dikecam secara luas oleh masyarakat dan aktivis. Insiden ini menjadi gambaran ketegangan antara pemerintah daerah dan warga terkait kebijakan pajak dan hak berserikat. Penyelesaian yang adil dan dialog terbuka sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Pati.
