Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali desak agar dominasi Online Travel Agent (OTA) asing ilegal yang beroperasi tanpa izin di Indonesia. Seruan ini bukan tanpa alasan. Keberadaan mereka dinilai mengancam kelangsungan hidup pelaku usaha domestik yang selama ini patuh terhadap regulasi dan pajak negara.
OTA Asing Beroperasi Tanpa Izin Resmi
Menurut PHRI, banyak OTA ilegal asing yang melakukan kegiatan komersial di Indonesia tanpa memiliki NPWP, tidak berbadan hukum di dalam negeri, dan tidak menyetorkan pajak sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, mereka tetap leluasa mengakses pasar pariwisata Indonesia dengan memasarkan ribuan kamar hotel lokal. Sehingga PHRI desak agar OTA asing ilegal untuk di blokir.
Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Di satu sisi, pelaku lokal dibebani pajak, regulasi, dan kewajiban administratif. Di sisi lain, OTA asing bisa menjalankan operasional dengan biaya lebih rendah dan fleksibilitas tinggi—sebuah kondisi yang dianggap sangat tidak adil.
PHRI: “Pelaku Usaha Domestik Terancam”
Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, menegaskan bahwa ketidaktegasan pemerintah terhadap OTA ilegal mengancam kelangsungan hidup hotel dan restoran skala kecil dan menengah. Terutama yang berada di luar kota-kota besar. Komisi tinggi yang ditarik oleh OTA asing, ditambah ketergantungan digital, membuat margin keuntungan pelaku usaha menyusut drastis.
“Hotel lokal bukan hanya kehilangan tamu, tapi juga kehilangan kontrol atas harga dan citra brand mereka sendiri,” ujar Haryadi.
PHRI juga menyoroti praktik tidak transparan seperti biaya tersembunyi dan penempatan ulasan negatif otomatis ketika pemesanan dibatalkan, yang merusak reputasi properti lokal.
Seruan untuk Tindakan Tegas Pemerintah
PHRI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak cepat dan tegas. Pemblokiran akses digital bagi OTA ilegal disebut sebagai langkah awal yang penting.
Selain itu, PHRI juga mendorong revisi terhadap regulasi perdagangan digital lintas negara, agar semua pelaku usaha—baik lokal maupun global—memiliki level playing field yang setara.
Masyarakat Dihimbau Gunakan OTA Lokal
Sebagai bagian dari solusi, PHRI mengimbau masyarakat untuk menggunakan platform pemesanan hotel yang terdaftar secara legal di Indonesia. OTA lokal seperti Tiket.com, Traveloka, dan lainnya telah berkomitmen pada regulasi perpajakan dan perlindungan konsumen yang sesuai standar nasional.
Dukungan masyarakat terhadap OTA lokal juga akan membantu memperkuat ekosistem pariwisata nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan bisnis hotel serta restoran lokal.
Kesimpulan
Masifnya pertumbuhan OTA dalam dekade terakhir memang membawa kemudahan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, ini juga membuka celah bagi praktik usaha yang merugikan pelaku lokal. Desakan PHRI agar OTA asing ilegal diblokir merupakan panggilan untuk keadilan dan perlindungan ekonomi domestik. Tanpa kebijakan yang tegas, industri pariwisata lokal akan terus berada di bawah bayang-bayang platform global yang tak tersentuh hukum nasional.
